IKN – Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, baru-baru ini mengungkapkan informasi penting tentang Bendungan Sepaku-Semoi yang menjadi sumber air bersih bagi 1,5 juta penduduk IKN.
Dalam penjelasan pada Jumat, 9 Agustus 2024, Raja Juli menyebutkan bahwa bendungan ini memiliki kapasitas tampung 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare, setara dengan 460 lapangan sepak bola. Bendungan ini resmi diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Juni 2024.
Raja Juli menambahkan bahwa bendungan ini dilengkapi dengan instalasi pengolahan air minum atau water treatment plant.
Pipa sepanjang 25,8 kilometer sedang dibangun untuk mengalirkan air dari bendungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Air dari bendungan ini akan disalurkan melalui reservoir di IKN ke berbagai area seperti rumah susun ASN, perumahan menteri, dan istana presiden.
“Saat ini air sudah mulai mengalir, namun masih ada proses pengolahan hingga layak dikonsumsi,” jelas Raja Juli.
Masalah Transparansi dan Risiko Lingkungan
Namun, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi tidak lepas dari kontroversi. Sejak Februari 2023, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengajukan gugatan untuk mendapatkan tujuh dokumen terkait pembangunan bendungan, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL). Komisi Informasi mengabulkan permohonan untuk lima dokumen, tetapi Kementerian PUPR masih dalam proses banding.
Menurut Mareta Sari dari Jatam Kaltim, pembangunan bendungan ini berisiko menyebabkan kekeringan bagi masyarakat sekitar karena Sungai Sepaku yang selama ini menjadi sumber air dibendung.
Dampak kekeringan ini mengakibatkan kesulitan akses air bersih bagi 96 keluarga di sekitar proyek, yang terpaksa membeli air dari depo penjernih untuk keperluan memasak dan minum.
Penelitian dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan mengungkapkan bahwa defisit ketersediaan air bersih diperkirakan akan terjadi pada 2026 di Penajam Paser Utara dan IKN.
Selain itu, risiko lain termasuk potensi bencana banjir dan keruntuhan bendungan juga menjadi perhatian. Riset menunjukkan bahwa keruntuhan bendungan dapat berdampak dalam radius 22 kilometer dengan kerugian total mencapai Rp17 miliar.
Tanggapan Kementerian PUPR
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menanggapi isu-isu ini dengan menyatakan bahwa semua proses pembangunan bendungan telah melalui analisis dampak lingkungan yang ketat. Ia mengklaim bahwa dokumen AMDAL telah lengkap dan Kementerian PUPR akan memeriksa status gugatan informasi di Komisi Informasi.
Kesimpulan
Bendungan Sepaku-Semoi, meskipun menawarkan kapasitas besar dan potensi sebagai sumber air bersih utama, menghadapi kritik terkait transparansi dan dampak lingkungan. Kementerian PUPR diharapkan segera menanggapi kekhawatiran publik dan memastikan bahwa semua dokumen terkait tersedia untuk umum agar proses pembangunan ini dapat dipantau secara transparan.
Editor Topik Borneo
