Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota membangun pintu air di kawasan Sungai Karang Mumus sebagai upaya mengendalikan banjir yang kerap melanda kota.
Langkah tersebut menjadi bagian dari program normalisasi sungai dan solusi jangka panjang yang didorong bersama antara DPRD dan Pemkot.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Yusrul Hana, mengatakan bahwa DPRD telah membahas rencana pembangunan pintu air bersama Pemkot dalam rapat dengar pendapat.
Menurutnya, DPRD melihat pentingnya segera mengajukan proyek ini ke pemerintah pusat mengingat besarnya anggaran yang diperlukan.
“Memang ada dorongan kuat untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam. Dalam rapat dengar pendapat, DPRD mengetahui bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun rencana jangka panjang untuk mengusulkan pembangunan pintu air,” ujar Yusrul, Sabtu (07/06/2025).
Yusrul menyebut, proyek ini membutuhkan anggaran antara Rp600 hingga Rp700 miliar, jumlah yang tidak memungkinkan untuk ditanggung oleh APBD Samarinda.
Karena itu, DPRD mendorong agar pengajuan dana proyek ini dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dukungan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono.
“Usulan ini diarahkan ke pemerintah pusat, bukan didanai oleh daerah,” tambahnya.
Lanjutnya, DPRD juga menilai bahwa sistem pintu air merupakan solusi teknis yang efektif, mengacu pada keberhasilan penerapan model serupa di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.
Pintu air tersebut mampu mencegah air laut masuk ke wilayah daratan ketika pasang, namun tetap memungkinkan air dari dalam kota mengalir keluar.
“Prinsip inilah yang ingin diterapkan di Samarinda, agar banjir akibat intrusi air Sungai Mahakam bisa dicegah, sementara air hujan tetap dapat dialirkan keluar kota,” tutup Yusrul. (Ns/Adv DPRD Samarinda)
