JAKARTA – Bank Dunia memberikan pernyataan terkait kebijakan makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dan direncanakan untuk dimasukkan dalam APBN 2025.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menekankan pentingnya agar pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Lembaga ini juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal.
“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3 persen dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian.
Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, dengan anggaran awal sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun.
Namun, untuk menanggung belanja tersebut, defisit APBN 2025 diproyeksikan antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa target defisit yang diperluas tersebut berkaitan dengan berbagai program baru dalam pemerintahan, termasuk program makan siang gratis.
“Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (26/2).
“Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini, program tersebut masih merupakan program capres, karena KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa defisit APBN yang melebar tahun depan disebabkan oleh adanya berbagai program baru dalam pemerintahan, termasuk program makan siang gratis.
“Jadi terkait program kita lihat terkait defisit anggaran yang mencapai 2,4-2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga.
Dalam konteks ini, pernyataan Bank Dunia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Meskipun program-program baru mungkin dianggap penting untuk diterapkan, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengancam stabilitas fiskal dan makroekonomi negara.
Hal ini menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Sumber : Kumparan.com
Editor Topik Borneo
