BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase, merencanakan untuk mengirim Tim Inspektorat guna menyelidiki masalah internal yang melanda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Langkah ini diambil setelah menerima laporan terkait keberatan dari 50 pegawai di lembaga tersebut, yang mengajukan petisi mosi tidak percaya terhadap sekretaris DPMPTSP.
“Pegawai DPMPTSP telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap sekretaris terkait beberapa permasalahan, termasuk keluhan tentang kelangkaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), kesulitan dalam proses perizinan, dan ketidaksesuaian aturan berpakaian,” ungkap Basri.
Basri telah meminta beberapa pihak terkait, termasuk kepala dan sekretaris DPMPTSP, untuk memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang mereka secara objektif. “Semua pendapat harus didengarkan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Bontang, Nurbaenah, membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris.
Nurbaenah juga menyoroti perilaku kurang disiplin dari sebagian staf, yang sering kali meminta izin di luar jam kerja dan tidak mematuhi ketentuan berpakaian.
Nurbaenah menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dibuatnya sendiri, dan bahwa ia hanya menjalankan tugas administratif sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kepegawaian. “Saya hanya melakukan tugas yang telah ditetapkan,” katanya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Wali Kota Bontang tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan internal yang muncul di DPMPTSP, serta untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan keadilan dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.
Editor Topik Borneo
