PENAJAM – Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi salah satu daerah terdampak besar akibat proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dampak pembangunan ini menimbulkan sejumlah persoalan, yang menjadi sorotan dari anggota DPRD Kabupaten PPU, Budi Sarwoto.
Budi, yang merupakan wakil dari Daerah Pemilihan Sepaku, menyoroti berbagai tantangan yang kini dihadapi masyarakat setempat, khususnya terkait kesehatan dan hak kepemilikan lahan.
Menurut Budi, salah satu masalah yang sangat mendesak adalah meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sepaku. Ia menjelaskan, adanya genangan air di sekitar proyek pembangunan IKN menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan penyebab utama DBD.
“Banyak masyarakat yang terkena DBD akibat genangan air dari mega proyek IKN. Masalah kesehatan masyarakat ini harus menjadi prioritas dan perlu segera ditangani,” ujar Budi.
Selain masalah kesehatan, Budi juga menyoroti kebijakan pemerintah provinsi terkait larangan transaksi tanah di wilayah terdampak proyek IKN. Larangan ini diterapkan untuk mencegah persaingan antarwarga dalam memperebutkan kepemilikan lahan di sekitar lokasi proyek.
Langkah ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat, yang ada di antaranya menyambut positif kebijakan ini, namun ada pula yang merasa dirugikan.
“Dalam hal ini, ada warga yang pro dan kontra. Namun, langkah ini dinilai sebagai upaya positif untuk menghindari konflik kepemilikan tanah di wilayah tersebut,” jelas Budi.
Menurutnya, larangan ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas di wilayah yang sedang mengalami pembangunan besar-besaran.
Budi juga menekankan pentingnya adanya keseimbangan antara pengembangan IKN dan kepentingan masyarakat sekitar.
Ia mencontohkan beberapa proyek besar, seperti pembangunan Bendungan Sepaku dan intake air di Desa Sukaraja, yang memiliki dampak langsung pada lahan warga. Dalam pandangannya, proyek infrastruktur besar harusnya disertai dengan dialog dan komunikasi antara pemerintah serta masyarakat terdampak.
“Kami berharap ada dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan bersama. Dengan begitu, masyarakat setempat bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan,” tutup Budi. (ADV/DPRD PPU)
