TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kutai Kartanegara berencana menghadirkan regulasi atau aturan main untuk mengatur klausul kerja sama media dengan pemerintah terkait penyebaran informasi daerah. Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto, mengungkapkan rencana ini dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PWI Kukar di sebuah rumah makan di Jalan Rangga Yuda Blok C Tenggarong pada Rabu, 13 Desember 2023.
Dafip menyampaikan bahwa masukan terkait praktek plagiat berita menjadi pemicu untuk merumuskan aturan main kerja sama publikasi. Salah satu contoh klausul yang diinginkan adalah mengharuskan media yang bekerja sama dengan Pemkab Kukar memiliki wartawan yang meliput di wilayah tersebut, telah mengikuti ujian kompetensi, dan dilarang melakukan plagiat atau mencopot berita dari media lain.
“Ada kemungkinan pimpinan perusahaan pers dan wartawannya harus bertemu dengan saya secara langsung,” kata Dafip, selaku Kabag Humas Pemkab Kukar.
Aturan yang akan dirumuskan nantinya akan sesuai dengan kewenangan organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers, dan akan memerhatikan kewenangan pemerintah daerah yang menjalin kerja sama publikasi dengan media.
Dalam pertemuan dengan PWI Kukar, Dafip menegaskan bahwa ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi dan sinergisitas antara Diskominfo dan media. Diskominfo Kukar mengajak PWI Kukar untuk berbagi informasi kegiatan, sehingga dapat dikolaborasikan dalam penyebaran informasi positif dan pelaporan program pembangunan pemerintah daerah. “Jika PWI memiliki rencana seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), mungkin bisa kami fasilitasi, jika anggaran kami memungkinkan,” tambah Dafip.
Sumber : Headlinekaltim.co             Â
Editor Topik Borneo
