TANJUNG REDEB – DPRD Berau mengadakan rapat dengar pendapat gabungan komisi yang membahas tentang LKPj bupati tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang dihadiri beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan/atau perwakilan ini dipimpin oleh anggota Komisi III DPRD Berau sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Berau, Sakirman.
Setelah rapat, Sakirman menyatakan bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa OPD terkait untuk meminta penjelasan mengenai LKPj bupati.
OPD dan perwakilan tersebut juga telah menyampaikan hasil program kerja mereka tahun lalu.
“Dari kami juga sudah memberikan banyak masukan, terutama kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memerlukan banyak evaluasi terkait anggaran dan pelayanan,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (24/4/2024).
Ada juga Dinas Pendidikan (Disdik) yang menjadi perhatian terkait anggaran dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah yang membutuhkan.
Terlebih lagi, pihaknya melihat bahwa angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun 2022 ke 2023 hanya mengalami penurunan yang sedikit.
Hal ini menjadi perhatian mereka, terutama terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi.
Besarnya jumlah APBD dinilai tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
“Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran untuk program-program mereka,” tegasnya.
Permintaan pendalaman data LKPj yang diminta telah disampaikan kepada OPD terkait untuk dilengkapi.
Salah satu hal yang diminta adalah informasi mengenai sektor mana yang memiliki tingkat pengangguran terbanyak, dan keterangan mengenai kondisi di masing-masing kampung harus jelas.
Hal ini dianggap penting sebagai acuan bagi para anggota DPRD saat melakukan survei lapangan.
“Paling tidak, kami membutuhkan data yang jelas sebagai acuan. Oleh karena itu, kami meminta mereka untuk melampirkan semua kegiatan dengan lebih detail agar kami dapat memeriksanya dengan lebih mudah,” paparnya.
Tidak ada lagi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
Selanjutnya, mereka akan mengevaluasi rekomendasi dari masing-masing fraksi tiga bulan setelah rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada 29 April mendatang.
Tiga bulan setelah paripurna tersebut, akan dilakukan evaluasi lagi untuk melihat apakah masukan dari legislatif telah diindahkan oleh para OPD.
“Kami akan memantau kinerja para OPD untuk melihat apakah ada perubahan atau tindak lanjut dari mereka. Penting bagi kami bahwa masukan yang kami berikan diindahkan,” terangnya.
Pada rapat pembahasan LKPj sebelumnya, DPRD Berau telah menggandeng dewan pakar yang ditunjuk langsung oleh Universitas Mulawarman untuk membantu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam sidang paripurna mendatang.
Beberapa poin yang dianggap penting, seperti alokasi anggaran pada DPUPR yang hampir mencapai 50 persen dari total APBD 2023, termasuk juga Disdik dan Dinkes Berau.
Mereka ingin data yang disajikan lebih detail terkait dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan.
“Data tersebut akan menjadi acuan untuk kelangsungan pembangunan Bumi Batiwakkal,” pungkasnya.
Editor Topik Borneo
