Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan anggaran proyek penanganan banjir agar dapat direalisasikan secara optimal.
Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, menyatakan pihaknya akan mengawal alokasi melalui Badan Anggaran (Banggar) demi mendorong program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan PUPR terus terbangun, demi mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana,” ucap Deni usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Senin (07/07/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD mengundang Dinas PUPR untuk membahas serapan anggaran tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026.
Salah satu pokok bahasan yang disorot adalah permasalahan banjir, yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar di beberapa kawasan.
“Ada enam bidang yang harus ditangani PUPR, dan banjir menjadi salah satu yang paling mendesak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penyusunan perencanaan jangka panjang yang terpadu agar proyek-proyek yang dijalankan tidak lagi bersifat tambal sulam.
“Kita tidak ingin pelaksanaan proyek hanya dilakukan satu tahap di satu titik, lalu pindah ke titik lain, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Harus ada desain besar yang mengarah pada penyelesaian total,” tegasnya.
Deni menyebut pihaknya juga meminta Dinas PUPR untuk menyampaikan data teknis dan informasi rinci terkait kondisi lapangan. Hal ini penting agar DPRD bisa memberikan penjelasan yang akurat kepada publik.
“Kami ingin ketika masyarakat menanyakan persoalan banjir di wilayah tertentu, kita bisa memberikan penjelasan berbasis data. Apa penyebabnya, apa bottleneck-nya, dan apa solusinya,” pungkasnya. (Nis/ADV DPRD KOTA SAMARINDA)
