Samarinda – Keberadaan anak jalanan (anjal) serta gelandangan pengemis (gepeng) di Samarinda masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.
Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang warga memberikan uang kepada mereka, praktik ini tetap marak, terutama di sekitar kawasan tepian Mahakam.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap peraturan tersebut.
Menurutnya, kebiasaan masyarakat yang masih memberikan uang justru memperparah kondisi dan menyebabkan jumlah anjal-gepeng terus bertambah.
“Aturan sudah ada, tetapi di lapangan masih banyak pelanggaran. Bahkan, sebagian dari mereka bukan warga asli Samarinda,” ujar Aris pada Minggu (2/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan ini berbeda di setiap wilayah. Sebagai contoh, kawasan Makam Garden cenderung lebih tertib dibandingkan dengan tepian Mahakam, yang masih menjadi tempat berkumpulnya pengamen dan peminta-minta.
Sebagai solusi, Aris mengusulkan agar pemerintah kota meningkatkan efektivitas pengawasan, salah satunya dengan memasang kamera pemantau (CCTV) di persimpangan jalan dan lokasi-lokasi rawan lainnya.
“Pengawasan melalui CCTV bisa menjadi langkah awal agar penegakan aturan lebih optimal dan pelanggar dapat segera ditindak,” jelasnya.
Selain meningkatkan pengawasan, DPRD juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami dampak dari memberikan uang kepada anjal dan gepeng.
Melalui sosialisasi yang intensif, diharapkan ketergantungan mereka terhadap belas kasihan warga dapat berkurang, sekaligus mendorong solusi yang lebih berkelanjutan.
“Kami ingin Samarinda menjadi kota yang lebih tertib. Jika aturan ditegakkan dengan baik dan masyarakat mendukung, jumlah anjal-gepeng di jalanan pasti bisa berkurang,” pungkasnya. (ADV DPRD SMD)
