Samarinda – Dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Kota Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) pada Selasa (4/3/2025) di Kantor DPRD Samarinda.
Rapat ini dihadiri oleh Talent Skill Center (TSC), Dinas Pendidikan, serta Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Eka Cahaya Adi. Namun, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang turut diundang, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peran balai pelatihan sangat krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Samarinda.
“Salah satu indikator utama kinerja Wali Kota adalah peningkatan kualitas SDM, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan angka harapan hidup. Namun, saat ini angka pengangguran di Samarinda masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, pelatihan keterampilan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih siap memasuki dunia kerja,” ujar Sri Puji Astuti.
Ia juga mengungkapkan bahwa program pelatihan vokasi yang telah berjalan selama ini masih belum optimal. Oleh karena itu, DPRD Samarinda mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan BPVP melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses program pelatihan keterampilan.
Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahaya Adi, menjelaskan bahwa balai pelatihan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa persyaratan pendidikan formal.
“Siapa pun bisa mengikuti pelatihan ini, asalkan memiliki KTP dan mampu beraktivitas. Proses pendaftarannya juga sangat mudah, cukup melalui media sosial resmi BPVP Samarinda seperti Instagram, Facebook, atau TikTok,” jelasnya.
BPVP Samarinda menawarkan berbagai jenis pelatihan, termasuk pelatihan konten kreator dan digital marketing, yang dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan di era digital.
“Kami menyediakan program pelatihan pengelolaan media sosial, cara berjualan di marketplace seperti Shopee dan TikTok, serta keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh penghasilan melalui platform digital,” tambahnya.
Eka Cahaya Adi juga menjelaskan perbedaan antara BPVP dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berada di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan.
“BPVP lebih fokus pada vokasi, yaitu membimbing peserta dari yang belum memiliki keterampilan hingga benar-benar menguasainya. Jadi, bukan sekadar menambah wawasan, tetapi langsung membentuk keahlian yang bisa diterapkan dalam dunia kerja,” tegasnya.
Sri Puji Astuti menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menjalankan program pelatihan ini adalah rendahnya minat masyarakat, terutama mereka yang sudah terbiasa memperoleh penghasilan dengan cara yang kurang produktif.
“Tugas kita adalah menyosialisasikan program ini secara luas hingga ke tingkat RT dan kecamatan, agar lebih banyak warga tertarik untuk mengikuti pelatihan, baik dalam bidang soft skill maupun hard skill,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka anak putus sekolah di Kota Samarinda. Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 700 anak tidak lagi mengenyam pendidikan di usia sekolah. Dari jumlah tersebut, baru 97 anak yang berhasil dijangkau untuk mengikuti program pendidikan paket A, B, dan C.
“Dengan adanya pelatihan keterampilan yang dibiayai oleh BPVP, kami berharap anak-anak ini tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keahlian yang bisa mereka manfaatkan di dunia kerja,” ujarnya.
Ke depannya, DPRD Samarinda berharap program pelatihan keterampilan ini dapat berjalan lebih efektif, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kerja sama yang lebih erat antara BPVP dan OPD terkait. (ADV DPRD SMD)
