Samarinda – Wacana penataan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya persiapan sosial, terutama memastikan keterlibatan dan kesepakatan warga sebelum program dijalankan.
“Menata kawasan kumuh ini memang sudah ada sejak awal, dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat,” ucap Deni baru-baru ini di Samarinda.
Ia menyebut, kesiapan warga menghadapi kemungkinan perubahan, termasuk relokasi, harus menjadi perhatian utama agar proses penataan tidak tersendat di tengah jalan.
“Kesepakatan bersama dan dukungan dari masyarakat menjadi kunci. Tanpa dukungan tersebut, proses ini sulit untuk terlaksana,” tambahnya.
Penataan kawasan kumuh sendiri merupakan bagian dari strategi Pemkot Samarinda untuk mewujudkan penataan kota yang lebih baik dan terarah, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Wali Kota.
Untuk tahun ini, Pemkot menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 7 hektar dari total sekitar 75 hektar yang tersebar di beberapa wilayah.
Namun, Deni menjelaskan bahwa cakupan penanganan pemerintah terbatas hanya pada area yang berada dalam radius 10 meter dari jalan utama.
“Semua ini dilakukan secara bertahap, sesuai kesiapan masyarakat dan kemampuan pemerintah,” tuturnya. (Nis/ADV DPRD KOTA SAMARINDA)
