Samarinda, Topikborneo.com – Komisi III DPRD Samarinda mulai membahas strategi pemanfaatan lahan bekas tambang yang tidak hanya berorientasi pada ekologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna merumuskan kebijakan yang menguntungkan dari berbagai aspek.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengakui bahwa hingga kini belum ada langkah konkret dalam pengelolaan lahan pasca tambang. Namun, dokumen perencanaan seperti RTRW telah tersedia, sementara penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) masih berlangsung.
“Kami ingin memastikan bahwa RTRW dan RDTR yang sudah disusun dapat benar-benar diterapkan di lapangan,” ujar Abdul Rohim, Rabu (12/03/2025).
Menurutnya, pemanfaatan lahan pasca tambang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain memperhitungkan faktor ekologis, juga perlu dicari solusi agar lahan tersebut tetap memiliki nilai ekonomis bagi daerah.
“Jika kondisi lahan tidak memungkinkan untuk dipulihkan sebagai kawasan hijau akibat kerusakan ekosistem yang parah, maka perlu ada alternatif lain. Kita harus mencari cara agar lahan tersebut tetap memiliki nilai, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” jelasnya.
Abdul Rohim juga menegaskan bahwa pemulihan lahan pasca tambang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, strategi yang diambil harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi tanpa mengabaikan tanggung jawab ekologis.
“Prioritas utama tetap pada aspek lingkungan. Jika ekosistem tidak dijaga dengan baik, maka dampak ekonomi jangka panjang yang harus kita hadapi bisa jauh lebih besar,” pungkasnya. (ADV DPRD SMD)
