Samarinda – Penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana atau krisis sosial di Kota Samarinda dinilai masih menimbulkan persoalan di lapangan. DPRD Samarinda menyoroti potensi konflik sosial akibat ketimpangan distribusi bantuan yang tidak merata.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan bahwa pelibatan RT, kelurahan, dan kecamatan dalam pendataan warga penerima bantuan sangat penting untuk memastikan akurasi distribusi. Namun, jika jumlah bantuan tidak mencukupi, menurutnya pemanfaatan dapur umum bisa menjadi solusi yang lebih efektif.
“Ya kalau pemerintah kota kan sebenarnya instrumen sudah ada ya BPD-nya atau yang lain-lain, dari Dinsos. Terkait teknis di lapangan saya rasa itu pihak kelurahan maupun per kecamatan, maupun RT-RT yang bisa mengaturnya. Jadi RT mungkin bisa membuat list daftar warganya. Kalau memang bantuan yang tidak cukup sepertinya harus di dapur umum,” ujar Adnan, Jumat (20/06/2025).
Ia menilai bahwa dalam kondisi di mana bantuan tidak dapat menjangkau seluruh kepala keluarga secara langsung, pendistribusian lewat dapur umum lebih memungkinkan untuk menjamin pemerataan.
“Buat dapur umum pada saat kejadian dan apa namanya supaya bisa rata gitu dibagikan. Karena mungkin ada yang kurang,” tambahnya.
Adnan juga menekankan bahwa dalam hal teknis pelaksanaan, Dinas Sosial seharusnya memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengatur mekanisme distribusi bantuan dengan lebih tepat sasaran.
“Ya seharusnya di dapur umum. Tapi teknisnya terkait itu, saya rasa Dinsos lebih tahu lah seperti apa bagian bantuan ini,” pungkasnya. (Nis/ADV DPRD KOTA SAMARINDA)
