SAMARINDA, Topik Borneo – Seringnya perubahan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dinilai berdampak langsung pada guru dan siswa di daerah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menyoroti dinamika kebijakan nasional yang berubah setiap kali terjadi pergantian menteri.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan berubah. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi,” ujar Anhar di Samarinda.
Menurutnya, perubahan yang terlalu sering menimbulkan kebingungan di lapangan. Guru dan siswa harus terus menyesuaikan diri dengan sistem yang belum tentu relevan dengan kondisi di daerah.
Tak jarang, satu kebijakan belum sempat dipahami dan diterapkan secara optimal, namun sudah digantikan dengan kebijakan baru.
Ia menilai kondisi tersebut bisa mengganggu kualitas pendidikan dan menambah beban psikologis bagi para pelaku pendidikan. Pemerintah daerah pun ikut terdampak karena harus terus menyesuaikan sistem yang berubah-ubah.
“Selama pusat terus mengubah metode atau sistem pendidikan, tugas kita di daerah adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki,” ucapnya.
Anhar menekankan pentingnya peran Pemkot Samarinda untuk tetap memperjuangkan kualitas pendidikan di tengah ketidakpastian arah kebijakan pusat. Salah satu fokusnya adalah memastikan infrastruktur sekolah yang layak.
“Anak-anak Samarinda harus bisa belajar dengan nyaman, terlepas dari kebijakan pusat yang kerap berubah,” tutupnya. (ADV SMD)
