Samarinda – Ketimpangan anggaran pembangunan fisik sekolah antara wilayah pusat kota dan pinggiran kembali disorot anggota DPRD Samarinda Dapil II, Anhar.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan, ia menyoroti minimnya alokasi untuk Kecamatan Palaran dalam rencana anggaran tahun 2025.
“Total anggaran fisik pendidikan itu sekitar Rp317 miliar. Tapi, Palaran cuma kebagian sekitar Rp10 miliar saja. Itu pun hanya satu SD dan satu SMP. Ini fakta yang perlu kita buka,” ujar Anhar, Kamis (19/06/2025).
Menurut data Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di pusat kota mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar, bahkan ada yang mencapai ratusan miliar. Sementara itu, sekolah di kawasan pinggiran dinilai masih jauh dari standar kelayakan.
“SMP 16 dibangun dengan anggaran puluhan miliar. Tapi SMP 50 kondisinya memprihatinkan, gedungnya tidak standar, fasilitas minim,” ungkapnya.
Anhar menyebut ketimpangan ini berpengaruh pada proses Penerimaan Murid Baru (SPMB), karena orang tua berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah favorit yang lebih representatif secara infrastruktur.
“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu cari jalur belakang. Tapi sekarang, pilihannya terbatas. Itu yang memicu keresahan tiap tahun,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa SPMB seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan teknis semata, melainkan gejala dari ketimpangan pendidikan yang lebih mendalam.
“Kalau orang tua menyuap atau cari celah agar anaknya bisa masuk sekolah bagus, itu bukan niat jahat. Itu bentuk ketidakberdayaan. Pemerintah harus introspeksi,” pungkasnya. (Nis/ADV DPRD KOTA SAMARINDA)
