SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan bahwa setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu memberikan keuntungan yang jelas bagi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan bahwa jika sebuah BUMD tidak mampu beroperasi secara efektif dan terus merugi, maka keberadaannya perlu dipertanyakan.
“Kita harus mengawasi BUMD dengan ketat dan memastikan harus benar-benar menguntungkan. Kita juga perlu tahu berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat untuk Pemkot,” Ujar Iswandi, Sabtu (08/03/2025).
Menurut Iswandi, pemerintah daerah telah memberikan modal awal kepada sejumlah BUMD dengan harapan mampu berkembang menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, hingga kini, masih ada beberapa BUMD yang belum menunjukkan kinerja maksimal.
“Namanya badan usaha tentu harus dikelola secara profesional. Apabila tidak profesional dan tidak menguntungkan, untuk apa BUMD dibentuk,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD di Samarinda untuk menilai apakah perusahaan daerah yang mendapatkan modal dari APBD benar-benar berkontribusi terhadap pendapatan daerah atau justru membebani anggaran.
“Karena ini adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa BUMD seharusnya bisa mencari modal tambahan dengan strategi bisnis yang matang, bukan sekadar bergantung pada suntikan dana pemerintah.
“Saya tidak mau jika hanya menjadi tempat menampung orang. BUMD harus untung. Kalau tidak, lebih baik kita depositokan saja uang di bank, itu lebih aman,” tutupnya. (ADV DPRD SMD)
