Samarinda – Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2025 digelar di lantai 2 Gedung DPRD, Rabu (14/05/2025), dengan agenda utama penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda atas pelaksanaan pemerintahan anggaran 2024.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus LKPJ, membeberkan sejumlah catatan penting hasil evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kami ingin program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan jelas dan tepat sasaran,” ungkap Deni.
Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 80 persen OPD akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi, sebagai bagian dari proses evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, Deni turut menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang selama ini belum dioptimalkan secara maksimal.
“Selama ini, APBD kita banyak dibantu oleh sumber pendanaan lain, namun kami harapkan di tahun 2025 ini PAD kita dapat meningkat,” ucapnya.
Selain penguatan PAD, pelaksanaan proyek multiyears juga masuk dalam sorotan DPRD. Deni menegaskan bahwa program jangka panjang itu harus dikerjakan sesuai jadwal dan perencanaan anggaran, dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami juga ingin memastikan bahwa proyek-proyek multiyears yang ada benar-benar dilaksanakan dengan tepat waktu dan penggunaan anggaran yang efisien, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tutupnya. (ADV SMD)
