IKN – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah mencapai groundbreaking keempat, namun masih diisi oleh investor nasional. Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa banyak investor asing mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP), menyebut bahwa kendala utama bukanlah pada pergantian pejabat, melainkan kebijakan dasar yang salah sejak awal.
“Investasi di IKN sulit meningkat karena karakteristiknya sebagai infrastruktur publik, sementara penduduknya belum ada dan tidak akan mencapai 5 juta dalam 10 tahun. Investasi baru menguntungkan jika ada minimal 5 juta penduduk,” tandasnya.
SJP juga menyoroti bahwa investor dari negara maju memiliki standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang tidak menghendaki pembangunan dengan deforestasi dan dampak sosial negatif pada masyarakat lokal.
“Kami tidak yakin IKN akan memberikan kontribusi positif sebesar 1,8-2,2 persen terhadap perekonomian nasional. Simulasi Model CGE oleh INDEF menunjukkan dampak pemindahan IKN terhadap GDP riil nasional sangat kecil, yakni 0.00 persen,” jelasnya.
IKN menggunakan paradigma pembangunan sentralistik, yang tidak diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pemerintah masih mengandalkan investor nasional, sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang tertarik berinvestasi.
Pengamat Menilai Komunikasi Pemerintah Salah Sejak Awal
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai pemerintah salah dalam komunikasi sejak awal. Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.
“IKN bukan ladang investasi, seharusnya yang dikomunikasikan adalah pembangunan kota yang diharapkan menarik investasi di sekitarnya,” ujarnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).
Piter menyebutkan bahwa investor akan tertarik jika apa yang direncanakan pemerintah sudah terwujud. “Seperti membangun mal, orang tidak akan mau membuka lapak jika bangunan belum jadi,” jelasnya.
Pemerintah harus mengomunikasikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dan investasi seharusnya menyasar seluruh Provinsi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur.
Menteri Investasi Mengakui Belum Ada Investor Asing
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa hingga kini belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 11 Juni 2024, Bahlil mengatakan bahwa infrastruktur klaster pertama IKN belum selesai 100 persen, sehingga investor asing belum bisa masuk.
“Investor asing baru akan masuk ketika pembangunan ibu kota memasuki tahap II setelah tanggal 17 Agustus 2024,” jelasnya.
Bahlil menambahkan bahwa saat ini investasi di IKN seluruhnya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Daftar perusahaan yang telah menjalin MoU dengan OIKN akan dilampirkan secara tertulis kepada DPR.
Kesimpulan
Masalah utama yang menghambat minat investor asing di IKN adalah kebijakan dasar yang salah sejak awal, kurangnya komunikasi yang tepat dari pemerintah, serta belum memadainya infrastruktur.
Selain itu, standar ESG dari investor negara maju dan paradigma pembangunan sentralistik juga menjadi kendala. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi asing di masa depan.
Editor Topik Borneo
