PENAJAM — Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, dalam kegiatan resesnya menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi keluhan utama masyarakat. Fokus utamanya adalah sistem zonasi sekolah yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dinilai kurang ideal oleh warga setempat. Sistem zonasi saat ini dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa, terutama mereka yang tinggal dekat dengan SMA Negeri 5 PPU.
“Penerapan sistem zonasi membuat beberapa peserta didik tidak diterima di sekolah negeri terdekat, sehingga harus mencari sekolah yang lebih jauh dari rumah,” ujar Jamaluddin.
Menurutnya, banyak siswa dari Kelurahan Saloloang dan sekitarnya kesulitan untuk diterima di SMA Negeri 5 PPU meskipun lokasinya relatif dekat. Sekolah tersebut, sepengetahuan Jamaluddin, sebenarnya dibangun untuk mengakomodasi lulusan SMP Negeri 9 di Kelurahan Saloloang dan SMP Negeri 5 di Desa Girimukti.
Namun, saat ini siswa dari daerah lain mendominasi penerimaan di SMA tersebut, sehingga membuat warga sekitar tidak mendapatkan akses pendidikan yang diharapkan.
Sistem zonasi ini juga menjadi keluhan utama para orangtua, yang berharap agar pemerintah daerah PPU dapat memberikan solusi segera. Jamaluddin mengungkapkan, berdasarkan informasi terbaru yang ia terima, pemerintah pusat di bawah Menteri Pendidikan yang baru akan mengevaluasi ulang sistem zonasi ini.
“Kami dengar menteri yang baru akan menghapus sistem zonasi, tetapi kami masih menunggu kepastian kebijakan ini,” tambahnya.
Selain persoalan pendidikan, Jamaluddin juga menerima aspirasi terkait kondisi pelaku UMKM dan nelayan. Menurutnya, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan keterbatasan permodalan serta kurangnya akses pemasaran yang memadai untuk menjual produk mereka.
“Para pelaku UMKM ini membutuhkan dukungan dalam bentuk modal usaha dan juga jaringan pemasaran yang lebih luas agar dapat berkembang,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sektor perikanan, para nelayan menyuarakan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka.
Masalah ini, menurut Jamaluddin, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti. Jamaluddin berharap pemerintah setempat segera melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu warga, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, maupun perikanan.
“Masalah pendidikan, UMKM, dan nelayan ini akan kami dorong terus agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan dapat direalisasikan dengan langkah-langkah konkret,” tutupnya. (ADV/DPRD PPU)
