Samarinda — Persoalan anak jalanan (anjal) masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Samarinda menjelang pelaksanaan penilaian Kawasan Layak Anak (KLA) tahun 2025. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menilai, keberadaan anjal di sejumlah titik kota dapat menjadi catatan buruk yang mempengaruhi hasil evaluasi.
“Jika satu kota masih ada Anjal tentu akan berpengaruh karena akan menjadi catatan bersama dalam penilaian KLA nanti,” ujar Novan.
Menurut Novan, penanganan terhadap persoalan anjal tidak bisa dilakukan secara sektoral atau sepihak. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas instansi dan koordinasi terpadu untuk memastikan setiap aspek pemenuhan hak anak benar-benar diakomodasi.
“Setiap OPD, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Dinas Perhubungan juga instansi lainnya pun punya peran penting dalam penilaian KLA,” jelasnya.
Ia menyebut, penilaian KLA mencakup lima klaster utama, yakni hak sipil anak, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan khusus. Karena itu, perlu kerja kolektif dari seluruh perangkat daerah untuk mengatasi kekurangan yang ada.
“Ada beberapa kekurangan yang harus diselesaikan untuk memenuhi seluruh poin penilaian,” tambahnya.
Ia pun meminta Pemkot Samarinda memperkuat koordinasi antarlembaga agar seluruh indikator penilaian KLA dapat terpenuhi secara komprehensif.
“Kita butuh langkah terpadu dan menyeluruh agar permasalahan hak dan perlindungan anak dapat ditangani secara maksimal,” pungkasnya. (Nis/ADV DPRD SAMARINDA)
