PPU – Kemungkinan batalnya rencana Presiden Joko Widodo untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap kepercayaan investor asing yang hingga kini belum berkontribusi pada pembangunan IKN.
Sejak bulan lalu, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk tinggal di IKN pada Juli 2024, dengan syarat air bersih dan listrik sudah tersedia di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
KIPP IKN mencakup tiga desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, dan Desa Bukit Raya. Namun, kawasan seluas 6.000 hektare ini masih mengalami krisis air karena infrastruktur pendukungnya belum selesai dibangun. Kondisi ini membuat Presiden Jokowi ragu untuk pindah ke IKN dalam waktu dekat.
“Selain di IKN, krisis air juga dialami masyarakat Kalimantan Timur, seperti di Balikpapan dan Samarinda yang sering mati air. Bahkan di PPU, yang berada di sekitarnya, juga krisis air. Ini akibat ketidakjujuran sejak awal, terutama pada kajian Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi, kepada Kaltim Post, Selasa (9/7).
Purwadi menyebutkan, jika Presiden Jokowi batal pindah ke IKN pada bulan ini, akan memberikan dampak besar terhadap masuknya investasi asing ke IKN. Para pemilik modal besar dari luar negeri masih menunggu dan mengamati situasi politik dan ekonomi di Indonesia, termasuk kebijakan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
“Investor asing masih wait and see. Investasi asing ini penting. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah dengan investasi di luar APBN, maka akan mengganggu keuangan negara karena terus menggerus APBN,” ujar Purwadi.
Jika pembangunan IKN mengandalkan APBN, akan berdampak pada sektor lain seperti anggaran pendidikan dan kesehatan yang dialihkan untuk pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk Kalimantan Timur, juga akan terpengaruh karena lokasi IKN berada di Kalimantan Timur.
“Jika kebutuhan dasar seperti air dan listrik belum terpenuhi hingga Agustus, akan berpengaruh pada rencana peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Kebutuhan dasar ini penting bagi masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Kementerian PUPR akan menghentikan sementara pembangunan di IKN pada 10 Agustus hingga selesai peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024,” ujarnya.
Purwadi menegaskan bahwa membangun ibu kota negara baru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti target ambisius Presiden Jokowi, yaitu membangun IKN dalam dua tahun sejak 2022 dan beroperasi pada tahap awal di tahun 2024.
“Pemerintah masih belum bisa meyakinkan dan menggaet investor asing untuk berinvestasi di IKN. Sejak tahun lalu, baru investor domestik yang berinvestasi membangun infrastruktur penunjang di IKN,” katanya.
Investor membutuhkan return investasi yang jelas, seperti Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar. Untuk mendapatkan return, mereka harus berjualan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Jika infrastruktur belum siap, masa tunggu investor untuk masuk ke IKN akan semakin panjang,” tutup Purwadi.
Editor Topik Borneo
