TANJUNG REDEB – Balai Mufakat menjadi saksi atas ketegasan Kabupaten Berau dalam menolak wacana penggabungan dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memimpin penandatangan petisi penolakan yang melibatkan lintas Organisasi Masyarakat (Ormas), lembaga, dan tokoh masyarakat.
Sri Juniarsih menyampaikan sikap tegas Kabupaten Berau terkait riset kajian kelayakan penggabungan Berau ke Kaltara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Berau, menurutnya, hanya memiliki komitmen untuk tetap menjadi bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim).
“Berau hanya untuk Kaltim dengan sejumlah pertimbangan, termasuk pendapat dari para tokoh masyarakat Kabupaten Berau,” kata Sri.
Kaltim telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (IKN), dengan Berau sebagai mitra utama IKN. Potensi luar biasa Berau diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kebahagian bagi masyarakat setempat.
Bupati Berau juga mencatat adanya ketidaksetujuan mayoritas masyarakat Berau terhadap wacana penggabungan dengan Kaltara, termanifestasi dalam komentar di media sosial.
Dalam pertimbangan keuangan daerah, Sri Juniarsih menyebutkan bahwa belanja APBD Kabupaten Berau mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Perubahan besar APBD dapat menyulitkan pembangunan mandiri Berau jika terjadi penggabungan dengan Kaltara.
“Dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten Berau cukup besar, sehingga tidak menguntungkan jika Berau memisahkan diri dengan Kaltim,” ungkapnya.
Sri Juniarsih menegaskan bahwa perhatian Provinsi Kaltim terhadap Kabupaten Berau melalui bantuan keuangan sekitar Rp300 sampai Rp400 miliar pertahun sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.
“Berau fokus pada pencapaian pembangunan daerah dan belum berfikir untuk berpisah dari Kaltim,” tutupnya. Dengan demikian, Kabupaten Berau menegaskan komitmen untuk tetap berada di bawah naungan Kalimantan Timur, dengan harapan dapat terus berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Sumber : Persepsinews.com
Editor Topik Borneo
