IKN – Kalimantan Timur (Kaltim) sedang menghadapi krisis air yang serius. Greenpeace Indonesia menyarankan untuk menghentikan sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam proyek tersebut, yang memperburuk krisis air di Kaltim.
Arie Rompas, Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, mencatat bahwa Kaltim mengalami krisis air karena perubahan iklim dan penebangan hutan untuk perkebunan sawit serta pertambangan, yang mengurangi penyerapan air.
“Meskipun Kalimantan dikenal sebagai kawasan hutan, namun masalah krisis air semakin meningkat, dapat mencapai skala 7-8 dari 10. Ini akan menjadi masalah serius di masa depan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat,” ujar Arie dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).
Arie menegaskan bahwa pembangunan waduk sebagai solusi sementara hanya akan memberikan dampak terbatas.
Dia juga menyoroti bahwa pengelolaan analisis dampak lingkungan (amdal) hanya dilakukan dalam waktu satu tahun, menunjukkan ketidakfokusan pemerintah dalam memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan.
“Krisis ini memerlukan tindakan tegas untuk menghentikan pembangunan. Masalah tanah dan air merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan,” tambahnya.
Selain itu, Arie mengkritik bahwa ketidakstabilan lingkungan juga menjadi alasan tidak adanya investor asing yang tertarik berinvestasi di IKN, meskipun Pemerintah Indonesia menawarkan hak guna usaha (HGU) hampir dua abad.
“Dengan pemberian tanah jangka panjang, tapi tanpa akses air yang memadai, keberlangsungan hidup di tanah kering menjadi tidak mungkin. Pemerintah harus memprioritaskan evaluasi ulang terhadap prasyarat lingkungan dan sosial sebelum melanjutkan proyek ini,” tegas Arie.
Editor Topik Borneo
