SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengalami kendala dalam proyek pembangunan terowongan di Jalan Kakap.
Kendala tersebut muncul karena proyek membutuhkan sebagian lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, untuk memastikan bahwa pembangunan akses jalan baru tidak berdampak pada penduduk sekitar.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berusaha menangani masalah tersebut dengan mengajukan surat permohonan lahan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Namun, permohonan itu ditolak oleh Pemprov Kaltim, meskipun lahan yang diminta hanya seluas 4-5 meter persegi dan tidak akan mengganggu operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda yang juga berdiri di atas lahan Pemprov Kaltim.
Penolakan ini disebabkan oleh proses administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur, karena surat permohonan seharusnya diajukan langsung kepada Pj Gubernur Kaltim.
Namun, ternyata surat tersebut didisposisikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
“Kami terkejut dengan penolakan tersebut, karena rute proyek tidak akan mengganggu operasional rumah sakit dan hanya memerlukan pergeseran pagarnya saja,” kata Andi Harun saat meninjau proyek bersama Pj Gubernur Kaltim pada 11 Januari 2024.
Meski demikian, kendala administrasi tersebut berhasil diatasi setelah Andi Harun bertemu langsung dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Permintaan dari Pemkot Samarinda akhirnya mendapatkan persetujuan, dan proyek terowongan akan segera dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Sambil menunggu proses administrasi dari Pemprov Kaltim, kami mengucapkan terima kasih karena dapat melanjutkan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum,” kata Andi Harun, menandakan bahwa aktivitas pembangunan terowongan akan tetap berlanjut dalam waktu dekat.
Sumber : Niagaasia.comÂ
Editor Topik Borneo
