Samarinda, Topikborneo.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai bahwa pemotongan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang masih tinggi justru dapat menghambat perkembangan kota.
“Kalau kita melihat kebutuhan kita, sebenarnya anggaran yang ada sekarang ini saja sudah tidak cukup, apalagi ada efisiensi. Otomatis ada pengurangan di situ, akhirnya kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan. Dengan anggaran kemarin saja, kita anggap itu tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Samarinda,” ucap Samri.
Samri secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Kalau mau dikatakan setuju atau tidak setuju, jelas kami tidak setuju dengan efisiensi itu,” tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Samri juga menanggapi aksi demonstrasi yang menuntut kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, anggaran untuk program tersebut lebih baik dialihkan ke sektor yang lebih krusial, seperti pendidikan gratis.
“Sebenarnya mereka tidak perlu makan gratis, tapi perlu pendidikan gratis. Karena tidak sedikit juga biaya untuk MBG ini, mencapai Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.
Selain MBG, Samri juga menyoroti program “Gratispol” yang diusung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia menilai bahwa konsep pendidikan gratis yang ditawarkan masih perlu diperjelas cakupannya.
“Ini kan satu rangkaian kegiatan pendidikan. Gratispol yang diusung gubernur ini kita juga belum tahu gratisnya sampai mana, apakah hanya biaya pendidikan? Kan masih banyak kebutuhan pendidikan lainnya, seperti seragam dan buku,” jelasnya.
Menurutnya, jika pendidikan gratis benar-benar dijalankan, maka sebaiknya pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain yang masih menjadi beban orang tua, seperti seragam dan buku pelajaran.
“Harapan kita, kalau gubernur sudah menjalankan pendidikan gratis, mungkin anggaran lainnya bisa dialihkan ke pakaian atau seragam gratis. Seragam itu kan tetap biaya, masih jadi beban, ada cost-nya. Selain itu, bisa juga dialihkan ke buku atau tambahan jam belajar untuk anak-anak,” tutupnya. (ADV DPRD SMD)
