PENAJAM – Kebijakan pemerintah terkait larangan transaksi tanah di wilayah terdampak proyek Ibu Kota Negara (IKN) terus menjadi sorotan publik. Edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ini bertujuan mencegah konflik kepemilikan lahan di kawasan strategis tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Budi Sarwoto, mendukung penuh kebijakan ini. Budi, yang juga mewakili Daerah Pemilihan II Sepaku, menyatakan langkah tersebut sangat penting untuk menghindari potensi sengketa tanah di tengah pesatnya perkembangan wilayah IKN.
Menurutnya, larangan tersebut merupakan upaya konkret untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mengurangi spekulasi yang dapat memicu ketidakstabilan.
“Tentu ini adalah langkah baik agar mencegah masyarakat berebut hak kepemilikan tanah,” ujar Budi pada Selasa (22/10/2024).
Budi menilai bahwa meskipun kebijakan ini memiliki manfaat jangka panjang, respons masyarakat tetap beragam. Ada pihak yang mendukung karena melihat perlindungan hukum yang diberikan, tetapi tidak sedikit pula yang merasa keberatan karena dianggap menghambat peluang ekonomi.
“Ada yang setuju, ada yang tidak. Hal seperti ini memang wajar terjadi,” tambahnya.
Ia menyadari bahwa setiap kebijakan besar pasti akan menghadapi tantangan, terutama dalam tahap implementasi.
Untuk itu, ia mengimbau pemerintah agar memperkuat upaya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik, sehingga berbagai pihak mampu melihat manfaat yang lebih luas di masa depan.
“Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan jelas agar masyarakat benar-benar paham bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan siapa pun,” ujar Budi mengakhiri. (ADV/DPRD PPU)
