JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, telah melaporkan dugaan dana kampanye Pemilu 2024 yang diduga berasal dari penambangan ilegal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini dilakukan dalam rangka agenda ‘KPK Mendengar’, di mana MAKI merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diundang untuk memberikan masukan.
Boyamin Saiman menyampaikan bahwa laporan tersebut mencakup dugaan penambangan ilegal yang diduga untuk dana kampanye, dengan pemilik utama berinisial ATN yang menjadi salah satu tim kampanye. Namun, Boyamin tidak merinci kampanye dari pasangan mana, dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti.
Menurut Boyamin, dugaan dari penambangan ilegal tersebut mencapai Rp3,7 triliun. Ia menduga bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin yang sesuai. Perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal ini beroperasi di Sulawesi Tenggara.
“Modus operandinya pertama adalah dia tidak punya izin, mengambil dari perusahaan yang sudah pailit bahkan izinnya ditanggalin mundur karena perusahaan yang dipakai untuk menambang itu sudah belakangan,” kata Boyamin.
“Kedua, itu di hutan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan. Tidak membayar iurannya,” tambahnya.
CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi laporan ini kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban yang diperoleh.
Laporan ini menjadi salah satu upaya masyarakat sipil dalam memastikan integritas dan kebersihan proses pemilu di Indonesia. KPK diharapkan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan penyalahgunaan dana kampanye yang berasal dari kegiatan ilegal tersebut.
Sumber : Cnnindonesia.com                                 Â
Editor Topik Borneo
