Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti masih kuatnya ketergantungan penanganan masalah sosial di Samarinda kepada lembaga swasta dan yayasan milik pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut dinilainya menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat kota.
“Yang menjadi catatan kami, hanya boleh maksimal 14 hari, kemudian tindak lanjut penanganannya harus diserahkan ke yayasan milik provinsi,” ucap Novan, Senin (07/07/2025).
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini Pemkot Samarinda belum memiliki yayasan atau lembaga rehabilitasi sosial sendiri, sehingga sebagian besar proses penanganan anak jalanan dan warga terlantar masih mengandalkan pihak ketiga.
Meski begitu, Novan mengapresiasi kinerja Dinsos PM yang menurutnya sudah cukup maksimal, kendati masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran dan fasilitas.
Menurutnya, pembangunan rumah singgah sebagai fasilitas resmi penanganan menjadi kebutuhan mendesak. Komisi IV mendorong agar Pemkot menjadikannya prioritas pada tahun-tahun mendatang.
“Target kita 2026-2029 nanti, fasilitas rumah singgah yang dimiliki Pemkot harus mengalami peningkatan. Saat ini kondisinya masih sangat minim,” ujarnya.
Dorongan itu juga disampaikan karena keberadaan rumah singgah milik pemerintah dinilai penting untuk menjamin pelayanan sosial yang lebih terstandar dan terkoordinasi, tidak hanya bergantung pada lembaga eksternal.
“Pemkot harus mulai membangun rumah singgah yang memadai. Ke depan, kami juga akan terus mendorong adanya koordinasi antara kota dan provinsi,” tuturnya. (Nis/ADV DPRD KOTA SAMARINDA)
