SANGATTA – Panitia Khusus LKPj Bupati Kutai Timur (Kutim) menyoroti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
“Ini menunjukkan buruknya kinerja anggaran kita dan perencanaan yang tidak matang. Kita tidak bisa merencanakan dengan baik penggunaan anggaran, sehingga terjadi anggaran yang tidak terserap maksimal,” ungkap Ketua Pansus LKPj, Hepnie Armansyah.
Akibat SiLPA, sejumlah kegiatan terpaksa ditunda hingga tahun berikutnya, padahal infrastruktur di Kutim masih memerlukan banyak perbaikan. “Seharusnya anggaran bisa dioptimalkan untuk pembangunan,” ujarnya.
“Meski uangnya tidak hilang, namun mestinya bisa dihabiskan atau dimaksimalkan penyerapannya,” lanjutnya.
Dalam penyusunan APBD, idealnya SiLPA ini bernilai nol. Artinya, penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada.
Misalnya, jika APBD memiliki defisit anggaran sebesar Rp 100 miliar, maka penerimaan pembiayaan harus sebesar Rp 100 miliar juga, sehingga SiLPA adalah Rp 0.
Namun, jika penerimaan pembiayaan melebihi defisit, misalnya defisit Rp 100 miliar ditutup dengan penerimaan sebesar Rp 120 miliar, maka SiLPA akan menjadi Rp 20 miliar. Ini menunjukkan adanya dana Rp 20 miliar yang belum dimanfaatkan.
SiLPA positif ini seharusnya dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa SiLPA yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat merugikan mereka.
Ironisnya, di Kutim, selain adanya SiLPA, juga terdapat utang kepada pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan lemahnya manajemen APBD dan administrasi daerah.
Hepnie mengungkapkan bahwa ada dinas yang memiliki utang sekaligus SiLPA dalam tahun yang sama. “Ini jelas menunjukkan bahwa mereka belum bisa berakselerasi dan belum mampu menyesuaikan diri,” kritiknya. “Kami berharap di tahun 2024 tidak ada lagi SiLPA. Fokus utama kami adalah menghilangkan SiLPA,” tegasnya.
Mengenai anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 100 miliar, Hepnie menilai tidak ada masalah selama anggaran tersebut dapat terserap dengan baik. “Tidak masalah selama mereka mampu menyerapnya,” katanya.
Pembahasan saat ini masih pada kuantitas anggaran dan penyerapannya. “Pembicaraan soal kualitas akan menyusul. Saat ini, kuantitas saja belum bisa terserap semua, belum memuaskan,” pungkasnya.
Editor Topik Borneo
