BONTANG – Konflik internal antara Nurbaenah, Sekretaris DPM-PTSP Bontang, dan sejumlah pegawai akhirnya mencapai titik akhir. Kedua belah pihak dikenai sanksi sebagai akibat dari konflik tersebut.
Tim investigasi dari Pemerintah Kota Bontang memutuskan untuk memindahkan Sekretaris beserta sejumlah pegawai lainnya sebagai dampak dari konflik internal ini. Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengumumkan hal ini kepada Klik Kaltim pada Kamis (4/4/2024). Meskipun Basri tidak merincikan jumlah pegawai yang terkena sanksi, ia menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik akan dikenai sanksi pembinaan.
“Semua pihak yang terlibat dalam konflik akan dipindahkan. Ini adalah tindakan pembinaan berdasarkan hasil audit menyeluruh,” ujar Basri Rase.
Lebih lanjut, pemindahan pegawai akan ditangani oleh tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, Basri menyatakan bahwa pemindahan Sekretaris Dinas harus menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena pelantikan pejabat saat ini membutuhkan persetujuan yang jelas.
“Pemindahan pegawai akan ditangani oleh tim BKPSDM, sementara untuk Sekretaris dinas, kita sedang menunggu persetujuan dari Kemendagri. Pelantikan pejabat tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan yang jelas,” tambahnya.
Akibat dari konflik ini, Basri juga menginstruksikan dilakukannya audit menyeluruh, termasuk analisis beban kerja dan keuangan DPM-PTSP. Tujuan dari evaluasi menyeluruh ini adalah untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan.
Basri juga mengungkapkan beberapa temuan yang muncul selama pemeriksaan, termasuk kasus penyelewengan anggaran perjalanan dinas. Dalam beberapa kasus, terdapat tagihan fiktif untuk perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan fakta, seperti tagihan hotel padahal tidak menginap, serta pembagian tagihan sewa mobil travel yang tidak wajar.
“Ini menjadi pelajaran bagi semua OPD untuk selalu bersikap kompak. Jika tidak, mereka akan diaudit dan dievaluasi, dan harus menerima konsekuensinya,” tandas Basri.
Editor Topik Borneo
