JAKARTA – Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TKN AMIN) melalui Wijayanto Samirin menyatakan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah.
Wijayanto menekankan perlunya pemerintah untuk melihat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Tbk dari segi nilai perusahaan atau enterprise value (EV).
“Apa yang terjadi dengan WIKA dan Waskita, pemerintah rugi besar. Enterprise value melayang Rp150 triliun, tidak ada yang memperhatikan,” kata Wija.
Menurut Wijayanto, enterprise value kedua BUMN tersebut mencapai Rp150 triliun, namun kerugian tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Ia menyatakan bahwa sebagai pemegang saham, pemerintah harus memeriksa dengan cermat enterprise value ini agar tindakan BUMN tidak merugikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance).
“Kalau saya pemerintah, saya pemegang saham, saya akan melihat betul EV itu sehingga apa yang dilakukan BUMN-BUMN tersebut jangan sampai mencederai prinsip good governance,” imbuhnya.
Wijayanto juga menyoroti pentingnya agar BUMN tidak menutup peran swasta, melainkan memberikan kesempatan lebih besar bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Selain itu, ia mendorong BUMN untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendukung pertumbuhan pasar modal.
Pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) juga menjadi sorotan Wijayanto.
Ia menegaskan bahwa BUMN Tbk harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG agar dapat memberikan teladan positif bagi emiten lainnya.
Sebelumnya, dugaan manipulasi laporan keuangan di WIKA dan Waskita mencuat, dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan bahwa dua BUMN tersebut mengklaim untung dalam laporan keuangannya, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif.
Menteri BUMN Erick Thohir telah memanggil petinggi kedua BUMN tersebut untuk membahas kelanjutan transformasi bisnis perusahaan.
Sumber : Cnnindonesia.com                                  Â
Editor Topik Borneo