SANGATTA – Banyak perusahaan kebun sawit di Kutai Timur (Kutim) yang tidak memiliki kebun sendiri, dianggap menguntungkan bagi petani lokal. Petani yang memiliki lahan dapat mengembangkan dan memasarkan produk kelapa sawit mereka langsung ke perusahaan.
Perizinan adalah aspek penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Kutim, sebagai salah satu wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur, menerapkan peraturan ketat terkait perizinan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Faizal Rachman, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki izin operasi di Kutim tidak memiliki lahan kebun sendiri.
“Dari 38 perusahaan kelapa sawit di Kutim, sebagian besar mengandalkan pasokan dari petani mandiri,” ujar Faizal Rachman dalam keterangan kepada media pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Menurut Faizal Rachman, fenomena ini memberikan keuntungan bagi petani lokal, yang kini memiliki pasar untuk menjual hasil panen kelapa sawit mereka.
“Petani mandiri dapat menjual hasil sawit mereka ke perusahaan-perusahaan tersebut,” tambahnya.
Faizal juga menyoroti peran penting Pemerintah Kabupaten Kutim dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Meskipun ada keuntungan, banyak petani mandiri di Kutim menghadapi tantangan seperti biaya produksi yang tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai.
Faizal Rachman menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk membantu petani dalam mengelola kebun sawit secara optimal.
“Saat ini, banyak petani mandiri mengalami kesulitan karena beban biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan harga jual sawit di masa lalu,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutim juga berfokus pada peningkatan infrastruktur air dan pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kutim mendorong pengembangan fasilitas untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kualitas hidup petani lokal.
Editor Topik Borneo
