SAMARINDA – Sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) turun langsung menemui massa yang melakukan protes terhadap tambang ilegal. Pertemuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Kamis (4/1/2024).
Perwakilan Pemprov Kaltim yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Ririn Sari Dewi, Imanuddin (Kabag Pemerintahan Biro POD), dan perwakilan dari ESDM Kaltim, Harley.
Setelah bertemu langsung dengan massa, Ririn Sari Dewi menyatakan penghargaannya terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pergerakan Mahasiswa Pembaharu.
“Kami hargai semua aspirasi apapun yang ada di Kaltim, ini akan jadi masukan yang harus kita tindak lanjuti,” ujar Ririn Sari Dewi saat diwawancarai.
Meskipun menghargai aspirasi, Ririn mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan oleh mahasiswa terkait tambang ilegal sebaiknya didukung oleh data yang valid.
Menurutnya, perlu klarifikasi terlebih dahulu apakah aktivitas tambang yang dianggap ilegal tersebut memang benar-benar melanggar peraturan.
“Seharusnya by data ya, apa yang disampaikan, harus kita cek. Ilegal dan tidak harus kita klarifikasi dulu,” tambahnya.
Terkait ketidakhadiran Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ririn menyampaikan bahwa hal tersebut bukanlah upaya menghindar, melainkan karena bersamaan dengan persiapan ke Balikpapan.
“Agenda bersamaan Bapak perjalanan untuk evaluasi pertanggungjawaban Pj setiap tiga bulan sekali. Agenda memang besok pagi, jadi Bapak persiapan dan perjalanan ke Balikpapan,” papar Ririn.
Pihak Pemprov Kaltim berjanji akan mengfasilitasi pertemuan lebih lanjut melalui audiensi bersama.
Kabag Pemerintahan Biro POD, Imanuddin, menyatakan bahwa akan membuat laporan terkait pertemuan tersebut dan menjadwalkan audiensi agar bisa berdialog secara langsung.
“Nanti dijadwalkan audiensi, berdialog secara langsung,” ungkap Imanuddin.
Sumber : Tribunkaltim.co                                  Â
Editor Topik Borneo
