SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, untuk meminta arahan terkait nasib honorer di Kaltim.
Jumlah ASN di Kaltim mencapai 71.232 orang, terdiri dari PNS dan PPPK, dengan tambahan tenaga honorer sebanyak 5.291 orang.
Akmal Malik menyampaikan bahwa penyelesaian status tenaga honorer menjadi PPPK menjadi prioritas, dengan target penyelesaian hingga Desember 2024.
“Mengenai tenaga honorer, kami memiliki target yang harus selesai pada Desember 2024. Isu utama adalah mengubah status tenaga honorer menjadi PPPK, yang perlu kami realisasikan hingga akhir tahun 2024. Kami membutuhkan arahan dari bapak Menteri untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Akmal Malik.
Sementara itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya memiliki birokrasi yang profesional untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia.
“Maka dari itu, saat ini kami sedang melakukan rekrutmen ASN dalam jumlah besar, setelah kami menyelesaikan status 1,8 juta honorer. Totalnya sebenarnya 2,3 juta, tetapi kami memberikan keyakinan kepada Pak Presiden bahwa ini harus diselesaikan,” lanjut Abdullah Azwar Anas.
Dia juga menyoroti kompleksitas masalah honorer di daerah, yang telah menjadi fokus kebijakan pemerintah.
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Abdullah Azwar Anas menegaskan komitmen Presiden untuk menyelesaikan masalah honorer dan mendorong agar semua calon ASN melalui proses seleksi yang ketat.
Menyikapi hal ini, Abdullah Azwar Anas juga mengusulkan agar generasi Kaltim turut serta dalam rekrutmen ASN untuk mengisi Institusi Kepresidenan di Ibu Kota Negara baru.
“Agar di IKN nantinya tidak hanya gedungnya yang bagus, tetapi juga terdapat wakil dari Kaltim. Saya maksudkan, siapa pun keluarganya, asalkan lulusan universitas, banyak orang Kaltim yang berbakat dan pintar. Saya meminta agar disebarkan informasi untuk mengikuti tes ASN. Kami sedang menyiapkan program afirmasi, karena tidak hanya Kaltim, tapi juga Papua yang diminta oleh Presiden,” pungkasnya.
Editor Topik Borneo
