Samarinda, Topikborneo.com – Data yang dihimpun DPRD Kota Samarinda menunjukkan 2024, terdapat sekitar 700 anak yang putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan formal.
Di Kecamatan Samarinda Seberang saja, hasil penjaringan yang dilakukan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menemukan sedikitnya 97 anak yang tidak bersekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan pentingnya solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak ini, salah satunya melalui program kesetaraan seperti paket A, B, dan C.
“Anak-anak ini bisa mengikuti program kesetaraan seperti paket A, B, dan C, tetapi setelah itu mereka harus dibekali keterampilan agar bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa ada tantangan besar dalam membekali anak-anak ini dengan keterampilan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya minat belajar mereka, terutama bagi anak-anak yang sudah terbiasa mencari uang di jalanan.
“Mereka sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang kurang baik, sehingga perlu digencarkan sosialisasi agar mereka tertarik mengikuti pelatihan keterampilan,” ungkapnya.
Selain itu, permasalahan lain yang muncul setelah pelatihan keterampilan adalah keterbatasan modal usaha bagi peserta dari keluarga kurang mampu.
Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan skema Kredit Bertuah melalui Bankaltimtara untuk membantu masyarakat membuka usaha, persyaratan yang ketat menjadi kendala bagi banyak calon penerima.
Sri Puji Astuti pun berharap adanya dukungan pendanaan dari berbagai pihak, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, untuk membantu anak-anak ini memulai usaha setelah memperoleh keterampilan.
“Ini menjadi kendala yang harus kita atasi bersama sebagai upaya mengembalikan mereka ke jalur pendidikan,” tutupnya. (ADV DPRD SMD)
