PPU – Ratusan warga Penajam Paser Utara (PPU) melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Bupati PPU pada Kamis (11/1). Dalam aksi tersebut, mereka mengangkat sejumlah isu, termasuk persoalan BPJS, bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, legalitas tanah, dan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram.
Para demonstran meminta Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun, untuk keluar menemui mereka guna membahas capaian kinerjanya terkait isu-isu tersebut.
Meski Marbun pada awalnya sedang menghadiri pelantikan kepala desa di Kecamatan Babulu, ia kemudian datang dan berdialog secara terbuka dengan para demonstran.
“Kami memberikan penghargaan kepada tenaga kerja rentan di PPU. Mereka yang kami daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah warga asli PPU, termasuk pedagang di pasar, nelayan, hingga tukang ojek. Kami tidak mendaftarkan tenaga kerja di perusahaan atau yang bekerja di IKN. Jadi, kami akan meningkatkan jumlah tenaga kerja rentan sesuai dengan data yang ada,” kata Marbun.
Dalam dialog tersebut, Marbun menjelaskan bahwa Pemkab PPU telah memasukkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai program prioritas, dengan menaikkan kuota peserta menjadi 10 ribu pada APBD 2024.
Ia juga membahas kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram dan masalah BBM, serta melaporkan kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengenai peningkatan kuota BBM di PPU.
Marbun juga menyampaikan informasi terkait legalitas tanah, menjelaskan bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) berdasarkan SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1995 sudah dicabut pada tahun 1999, dan saat ini penerbitan sertifikat tanah mengikuti Permen ATR Nomor 18 Tahun 2021.
Koordinator aksi, Ibrahim, menyatakan bahwa tuntutan para demonstran secara garis besar sudah terjawab, khususnya terkait peningkatan kuota BPJS untuk tenaga rentan. Meskipun demikian, mereka masih menunggu dokumentasi resmi terkait legalitas tanah.
Ibrahim juga menekankan pentingnya keterlibatan Polri dan Satpol PP dalam mengawasi distribusi BBM untuk mencegah keterlibatan oknum aparat.
Aksi demonstrasi ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa jika janji-janji yang disampaikan oleh Pj Bupati PPU tidak ditepati, para demonstran akan turun kembali untuk menagih janji tersebut pada bulan berikutnya.
“Selain itu, jika janji-janji yang disampaikan oleh PJ Bupati PPU tidak dipenuhi sesuai dengan komitmen yang diungkapkan, bulan depan kami siap turun kembali untuk menegaskan dan mengingatkan janji tersebut.” kata Ibrahim.
