Samarinda – Program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana) dinilai penting dalam menghadapi potensi bencana di Kota Samarinda.
Namun sayangnya, hingga kini dukungan pemerintah terhadap relawan Katana masih dinilai minim. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah.
“Jangan cuma diberi SK saja. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana. Harus diberi ruang dan fasilitas,” tegas Andriansyah belum lama ini.
Ia menilai, kehadiran relawan Katana seharusnya tidak sebatas formalitas. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dan difasilitasi untuk dapat menjalankan peran strategisnya di masyarakat.
“Yang paling sederhana saja, kasih mereka senso, kasih rompi. Itu alat dasar yang harusnya sudah disediakan. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak?” imbuhnya.
Andriansyah menegaskan, pengurangan risiko bencana akan berjalan optimal apabila relawan Katana diperkuat dan terintegrasi dalam sistem kebencanaan kota. Terlebih, Samarinda termasuk wilayah dengan risiko banjir dan tanah longsor yang tinggi.
Ia pun mendorong agar program Katana dibentuk di seluruh wilayah kota dan didukung dengan pendekatan berbasis komunitas.
Kesiapsiagaan masyarakat, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam meminimalkan dampak bencana.
“Implementasi program Katana sangat krusial. Tidak bisa hanya menggantungkan diri pada pemerintah, tapi harus dibarengi dengan upaya membentuk keluarga-keluarga tangguh bencana,” tutupnya. (Nis/ADV DPRD Kota Samarinda)
