JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim, Erick Thohir, baru-baru ini memberikan informasi terbaru tentang rencana Pemerintah untuk menstandardisasi pajak film di seluruh Indonesia.
Pajak film saat ini berbeda-beda di berbagai daerah, dan pemerintah bermaksud untuk menyamakan tarif pajak tersebut di seluruh negeri.
Erick Thohir menjelaskan bahwa kemungkinan kebijakan ini akan memengaruhi harga tiket bioskop. Saat ini, karena perbedaan tarif pajak di setiap daerah, harga tiket bioskop pun beragam.
Dengan meratakan tarif pajak, diharapkan industri film nasional dapat berkembang lebih pesat, mencapai peningkatan sekitar 64% dari market share.
“Ya bisa aja, tapi kan gini, kita lihatkan film movie teater atau bioskop hari ini kan pemasukan terbesar dari film nasional,” kata Erick kepada media.
Dengan menyamakan pajak film di seluruh Indonesia, Pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan industri film, meningkatkan produksi film nasional, dan menghasilkan lebih banyak pemasukan.
Erick menekankan bahwa langkah ini juga dapat membantu merangsang berbagai genre film, tidak hanya film horor yang dominan saat ini.
Lebih lanjut, jika pajak film sudah di standardisasi, sebagian dana dari tiket bioskop akan dialokasikan ke pendanaan film nasional.
Hal ini diharapkan dapat mendukung produksi film dengan genre yang lebih beragam, seperti film sejarah atau film anak-anak.
Namun, untuk mewujudkan rencana ini, Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas melalui peraturan presiden (perpres), mencakup aspek perpajakan, perizinan, dan pendanaan.
Dengan demikian, industri perfilman Indonesia dapat memiliki ekosistem yang lebih terstruktur dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan adanya rencana standardisasi pajak film dan pengalokasian dana, diharapkan Indonesia dapat menjadi tuan rumah bagi berbagai genre film lokal, menciptakan keragaman dalam industri perfilman, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.
Sumber : Liputan6.com
Editor Topik Borneo
