Samarinda- Maraknya penyebaran data pribadi atau doxing di ruang digital menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Fenomena ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi, terutama bagi warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai insiden semacam ini sebagai bentuk ancaman nyata.
“Ini ancaman langsung terhadap kebebasan orang menyampaikan pendapat. Masyarakat bisa takut bicara karena khawatir data pribadinya dibocorkan,” ujar Samri.
Menurutnya, pola serangan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik sudah terlalu sering terjadi.
“Kenapa setiap kali ada yang bicara kritis, tak lama kemudian muncul serangan balik, entah berupa narasi negatif atau bahkan pembocoran identitas pribadi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi seharusnya tidak direspons dengan intimidasi.
“Kalau diam, masyarakat bilang DPRD tidak kerja. Harusnya kritik itu jadi bahan evaluasi, bukan malah dibalas serangan,” ujarnya.
Samri menyebut bahwa DPRD pun sering menyampaikan solusi, meskipun respons dari pihak eksekutif kerap minim.
“Saya sendiri sudah terbiasa mengkritik. Dan mungkin saya tinggal tunggu giliran saja, karena sejauh ini data pribadi saya belum disebar,” pungkasnya. (
Samri Shaputra Soroti Kasus Doxing, Sebut Kritik Jangan Dibalas Intimidasi
Samarinda- Maraknya penyebaran data pribadi atau doxing di ruang digital menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Fenomena ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi, terutama bagi warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai insiden semacam ini sebagai bentuk ancaman nyata.
“Ini ancaman langsung terhadap kebebasan orang menyampaikan pendapat. Masyarakat bisa takut bicara karena khawatir data pribadinya dibocorkan,” ujar Samri.
Menurutnya, pola serangan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik sudah terlalu sering terjadi.
“Kenapa setiap kali ada yang bicara kritis, tak lama kemudian muncul serangan balik, entah berupa narasi negatif atau bahkan pembocoran identitas pribadi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi seharusnya tidak direspons dengan intimidasi.
“Kalau diam, masyarakat bilang DPRD tidak kerja. Harusnya kritik itu jadi bahan evaluasi, bukan malah dibalas serangan,” ujarnya.
Samri menyebut bahwa DPRD pun sering menyampaikan solusi, meskipun respons dari pihak eksekutif kerap minim.
“Saya sendiri sudah terbiasa mengkritik. Dan mungkin saya tinggal tunggu giliran saja, karena sejauh ini data pribadi saya belum disebar,” pungkasnya.(ADV SMD)
