IKN – Pembangunan Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menjadi prioritas. BMKG pun memutuskan membangun kantor di Pulau Bali.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya sebenarnya telah merencanakan pindah dan membangun kantor di IKN.
Akan tetapi, setelah berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BMKG pusat belum siap untuk dipindahkan ke IKN.
Padahal, fasilitas itu sebagai bagian dari Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) atau sistem peringatan dini bencana tsunami untuk kebutuhan 20 tahun ke depan.
“Kenapa di Bali, karena waktu dirancang tahun 2006, yang diperlukan selain kondisi tanahnya saat itu memang lebih bagus dari yang di Kemayoran (Jakarta). Tetapi untuk jaringan komunikasi di tahun 2006 itu yang paling siap. Selain Jakarta. Karena yang penting peringatan dini itu adalah sistem komunikasi. Saat itu yang setelah dievaluasi, ternyata yang paling tepat adalah di Bali. Dibandingkan wilayah lain. Dan harus beda pulau. Misalnya di Surabaya pun bisa. Tapi kan masih Pulau Jawa. Jadi itu di Bali,” jabar Dwikorita.
Pembangunan Kantor BMKG di luar Jakarta ini, sebut dia, sebagai langkah antisipasi apabila terjadinya gempa bumi berdaya besar atau megathrust melanda Kantor BMKG di Jakarta, dan membuat sistem informasi menjadi lumpuh.
Sehingga, informasi sistem peringatan dini gempa dan tsunami bisa diambil alih Kantor BMKG di Bali.
“Jadi, memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun, kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN. Tetapi karena menunggu waktu, masih belum jelas. Sehingga, anggaran itu harus segera dibangun saat ini. Karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu. Sementara IKN-nya belum siap. Jangan gempa dulu, itu tidak bisa,” katanya.
Dia menerangkan, sementara menunggu lokasi Kantor BMKG di IKN siap, pihaknya juga menyiapkan perencanaan untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa bumi.
“Jadi kami mohon maaf sekali, terpaksa. Karena yang kami cemaskan kalau megathrust terjadi sewaktu-waktu, BMKG harus siap. Itu poinnya.
Kalau BMKG saja enggak siap, bagaimana rakyat Indonesia. Dengan pembangunan gedung itu, insyaallah semoga menjadi solusi,” jelas perempuan berkerudung ini.
Pada bagian lain, aktivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Bawean berangsur normal pascagempa bermagnitudo 6,5 pada Jumat lalu (22/3).
Editor Topik Borneo
