PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengungkapkan adanya tiga kasus fatal yang disebabkan oleh rumitnya administrasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Ia menilai prosedur yang ditetapkan oleh BPJS justru memperburuk kondisi pasien yang membutuhkan perawatan segera.
Sujiati menjelaskan bahwa ketiga pasien tersebut terpaksa kembali ke Penajam untuk mengurus surat rujukan, meskipun kondisi mereka belum memungkinkan untuk keluar dari rumah sakit. Salah satu masalah utama adalah prosedur yang mengharuskan pasien untuk melakukan fingerprint sebagai bagian dari administrasi, yang tidak dapat diwakilkan oleh keluarga.
“Sudah ada tiga pasien yang mengalami fatalitas karena BPJS. Bagaimana tidak fatal, jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, mereka tetap disuruh kembali ke Penajam untuk melakukan fingerprint. Prosedur ini tidak bisa diwakilkan oleh keluarga; pasien harus melakukannya sendiri,” tegas Sujiati dalam diskusinya dengan Direktur Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Penajam.
Sujiati menyebutkan bahwa kebijakan administrasi ini diterapkan langsung oleh BPJS, dan ia menilai kebijakan tersebut justru memberatkan pasien yang sedang dalam kondisi kritis. Ia mengusulkan agar kebijakan ini dievaluasi dan diganti dengan sistem yang lebih efisien.
“Harapan saya, bupati yang baru nanti sepakat dengan kita untuk tidak menggunakan BPJS lagi, tetapi lebih memilih Jamkesda. Penggunaan Jamkesda akan lebih menguntungkan dan efektif dalam menangani masalah ini,” ungkapnya.
Sujiati berharap dengan Jamkesda, pelayanan kesehatan kepada masyarakat PPU bisa lebih cepat, mudah, dan tanpa hambatan administratif yang memberatkan pasien. (ADV/DPRD PPU)
