PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Waru – Babulu, Syahrudin M Noor, menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tapal batas wilayah dengan pendekatan yang mengedepankan aspek sejarah dan regulasi yang berlaku.
Hal ini disampaikan Syahrudin dalam upaya DPRD PPU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU.
Syahrudin menjelaskan bahwa permasalahan tapal batas, khususnya antara PPU dan Kabupaten Paser, perlu perhatian serius, mengingat aspek geografis yang mempengaruhi batas wilayah tersebut. Secara geografis, PPU berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di utara dan Selat Makassar di sisi timur.
“Upaya kita adalah menyelesaikan tapal batas dengan pendekatan yang melibatkan Pemprov Kaltim. Namun, pendekatan ini harus berdasarkan historis dan regulasi yang berlaku,” jelas Syahrudin M Noor di Gedung DPRD PPU.
Menurut Syahrudin, pembentukan Kabupaten PPU tidak lepas dari tahapan penyerahan dari kabupaten induk, termasuk penetapan tapal batas yang kini menjadi isu yang perlu diperjelas. Ia menambahkan bahwa jika ada ketidakjelasan dalam proses penyerahan batas wilayah, hal itu bisa memicu perdebatan.
“Namun, kita harus tetap berpegang pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Syahrudin.
Ia berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mendiskusikan masalah ini secara baik-baik dan mengedepankan pendekatan yang beradab. Syahrudin juga menegaskan bahwa dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim, semua daerah, termasuk PPU, Paser, dan Balikpapan, akan merasakan manfaat besar.
“IKN adalah berkah untuk Kaltim, dan kita seharusnya fokus pada pembangunan, bukan pada perdebatan tapal batas,” pungkasnya. (ADV/DPRD PPU)
