PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR, menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan status Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari very very important person (VVIP) menjadi komersial.
Menurutnya, langkah ini berpotensi membawa manfaat besar bagi masyarakat Penajam Paser Utara dan wilayah sekitarnya, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Syarifuddin menyebutkan bahwa rencana ini adalah kabar baik bagi warga PPU.
“Jika benar nantinya Bandara VVIP IKN beralih fungsi menjadi bandara komersial, ya syukur alhamdulillah,” ungkapnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam agar perubahan ini dapat berjalan efektif dan memberi dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Meski optimis, Syarifuddin menyadari bahwa kebijakan ini masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat, terutama karena Indonesia saat ini dalam masa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut, rencana tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah baru untuk memastikan kelancaran transisi fungsi bandara ini. “Namun, sampai saat ini, kita masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Dengan adanya pergantian ke Presiden Prabowo, kita belum tahu bagaimana kebijakan bandara ini ke depannya,” jelasnya.
Hingga kini, Bandara Nusantara di IKN hanya digunakan secara terbatas, khususnya untuk pendaratan tamu-tamu penting yang berkunjung ke IKN.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk mengubah status bandara tersebut menjadi komersial. Namun, Syarifuddin menilai perlunya penyelesaian keseluruhan infrastruktur sebelum perubahan ini diwujudkan.
Menurutnya, perlu analisis yang mendalam dari Kementerian Perhubungan agar perubahan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian. Hal ini mencakup kajian terkait kebutuhan fasilitas, potensi penumpang, dan daya saing bandara komersial di IKN dibandingkan dengan bandara lain di Kalimantan Timur. Syarifuddin juga menyatakan kekhawatirannya agar bandara ini tidak menjadi investasi yang tidak produktif atau kurang dimanfaatkan.
“IKN belum sepenuhnya beroperasi, dan kita perlu menunggu sampai semua kegiatan di IKN berjalan sepenuhnya sebelum mengubah status bandara ini agar benar-benar menguntungkan,” pungkasnya. (ADV/ DPRD PPU)
