BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase, telah memerintahkan stafnya untuk menyelidiki aturan yang memungkinkan proyek pemerintah dapat dikerjakan oleh masyarakat tanpa melibatkan pihak ketiga.
Langkah ini diambil untuk mengubah praktik saat ini di mana proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 200 Juta biasanya dikerjakan oleh kontraktor dengan skema Penunjukkan Langsung (PL).
Dengan demikian, rencananya proyek-proyek di lingkungan masyarakat dengan nilai tertentu tidak akan lagi menggunakan jasa kontraktor, melainkan akan dikerjakan secara swakelola.
Wali Kota Basri menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang meminta agar skema swakelola diterapkan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan di lingkungan mereka.
“Kan untuk swakelola memang diperbolehkan. Tapi kita kuatkan dulu dengan aturan. Hangan sampai justru nanti bahaya,” ucap Basri kepada awak media.
Basri menegaskan bahwa meskipun skema swakelola diizinkan, tetapi perlu dilakukan dengan ketelitian agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan.
Basri mengungkapkan bahwa program ini dapat direalisasikan karena sudah banyak contoh kasus di mana skema swakelola telah berhasil diterapkan, seperti dalam kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.
Secara teknis, Basri menjelaskan bahwa nantinya masyarakat dapat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.
“Ini respons saya. Karena setiap Musrenbang ditanyakan. Masa kalau proyek kecil harus dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian harapannya tidak sesuai. Kalau mereka yang kerjakan pasti bisa disesuaikan,” ujarnya.
Basri juga mengungkapkan bahwa penyusunan regulasi terkait hal ini akan dilakukan pada tahun ini.
“Pada aturan yang akan datang, semua hal tersebut akan diatur dengan jelas,” pungkasnya.
Editor Topik Borneo
