SEPAKU – Keamanan menjadi faktor utama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menyadari hal ini, Tim Transisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan kepolisian, pengawas keamanan, dan perwakilan otoritas IKN mengadakan koordinasi penting pada 24 April 2024.
Pertemuan ini difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana dan penanggulangan pelecehan seksual di lingkungan hunian pekerja konstruksi IKN.
Menciptakan Efek Jera dan Seleksi Ketat
Kapolsek Sepaku, AKP Kasiyono, menekankan pentingnya efek jera bagi para pelanggar. Ia mengusulkan pemberian tenggang waktu 2 bulan kepada pelaku sebelum mencabut laporan, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian yang terjadi.
Ia berpendapat bahwa langkah ini akan membuat pelaku merasa terdorong untuk memperbaiki perilakunya. Selain itu, ia juga mendorong agar proyek lebih selektif dalam merekrut karyawan guna meminimalkan risiko pelanggaran.
Meningkatkan Koordinasi dan Keamanan
IPDA Leo Augustin Cahyadi, Padal Pos Pam KIPP, turut menyampaikan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran di kawasan IKN. Koordinasi dalam setiap kunjungan dan memperketat akses masuk dengan sistem buka-tutup menjadi beberapa poin penting yang diungkapkannya.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan data kendaraan yang masuk dan mengedukasi subkontraktor untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Mengurangi Risiko dan Memberikan Sanksi Tegas
Irjen Pol. Edgar Diponegoro, Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik OIKN, menyoroti risiko meningkatnya tingkat stres di lingkungan kerja konstruksi dan bagaimana hal ini dapat mendorong perilaku kekerasan dan tindakan asusila.
Ia menyarankan untuk memiliki kontrak kerja yang jelas dan memberikan edukasi serta konseling secara rutin kepada karyawan untuk mengurangi risiko pelanggaran.
Pemisahan fasilitas antara pria dan wanita serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran dianggap sebagai langkah penting.
Memerangi Perjudian Online dan Menjaga Komitmen
Viby Indrayana dari Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan & Perkotaan OIKN, mengungkapkan bahwa hunian pekerja konstruksi di IKN telah menjadi salah satu tempat maraknya penggunaan situs judi online di Kalimantan Timur.
Hal ini mendorong Presiden membentuk satgas khusus untuk memberantas perjudian online.
“OIKN berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan akan memberlakukan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Viby Indrayana.
Koordinasi dan langkah-langkah pencegahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di IKN. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, IKN diharapkan dapat terhindar dari tindak pidana dan menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh penghuninya.
Editor Topik Borneo
