SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan bersama kepala Dinas Perhubungan dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jalan rusak pada hari Senin (25/3/2024) di Sendawar.
Mereka memeriksa kondisi jalan dari kelurahan Simpang Raya di kecamatan Barong Tongkok hingga kecamatan Sekolaq Darat dan Melak. Jalan nasional tersebut tampak rusak dan berlubang di beberapa titik, juga berdebu.
Kepada awak media, bupati mengakui bahwa jalan tersebut sudah rusak selama beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya karena merupakan jalan nasional.
“Masalahnya adalah kewenangan. Kami sudah beberapa kali melaporkan kondisi jalan ini, bahkan pada pertemuan provinsi kemarin juga membahas jalan ini karena ini jalan di dalam kota tetapi kewenangannya di pusat,” ungkapnya.
Yapan sering menerima keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak tersebut, tetapi pemerintah kabupaten tidak dapat langsung memperbaikinya karena batasan penggunaan anggaran daerah.
“Masyarakat sering mengeluhkan jalan rusak ini kepada saya. Mereka bahkan mengirim SMS, meminta solusi. Beruntung jika cuaca sedang cerah, tapi kondisi akan memburuk saat hujan,” tambahnya.
Bupati berencana membawa rombongan pemerintah provinsi yang akan berkunjung ke Kubar langsung ke lokasi jalan rusak tersebut. Namun, ia merasa prihatin karena laporan yang diajukan kepada pemerintah provinsi dan pusat tidak ditanggapi secara serius.
Jika pemerintah provinsi dan pusat tidak bertindak, Yapan mengusulkan agar jalan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, selama ini, Pemkab Kubar enggan menganggarkan perbaikan karena takut akan menjadi temuan.
“Kami tidak bisa melakukan banyak hal, karena jika kami membangun tanpa izin mereka, itu akan menjadi temuan dan menjadi masalah bagi kami. Ini adalah jalur utama bagi ekonomi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, media massa tolong beritakan ini” jelasnya.
“Ini merupakan jalur utama ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik, biaya operasional menjadi lebih rendah, tetapi dengan kondisi jalan yang buruk, biaya operasional meningkat. Bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi? Kami tidak dapat melakukan perbaikan tanpa izin dari pemerintah pusat. Mohon tanyakan kepada pihak terkait di balai jalan, apakah mereka akan membiarkan jalan ini tetap terlantar seperti ini,” demikianlah kesimpulannya.
Editor Topik Borneo
