Samarinda – Banjir yang terus melanda Samarinda tidak hanya dipicu oleh hujan deras dan pasangnya Sungai Mahakam, tetapi juga diperparah oleh kiriman air dari wilayah sekitar.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, yang menilai bahwa solusi banjir di kota ini tak bisa dilakukan secara sektoral dan sepihak.
“Air yang masuk ke Samarinda bukan cuma dari dalam kota, tapi juga datang dari Kukar dan kawasan tambang. Kalau hanya Samarinda yang kerja, ya tidak selesai-selesai,” tegas Yusrul saat ditemui Sabtu (07/06/2025).
Yusrul menilai, permasalahan banjir Samarinda serupa dengan Jakarta, yang tak lepas dari dampak kiriman air dari wilayah penyangga. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi aktif antara Pemerintah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar penanganan banjir bisa lebih menyeluruh.
Banjir yang terjadi pada 12 dan 27 Mei lalu menyebabkan genangan dan longsor di berbagai titik kota. Menurut data DPRD, curah hujan saat itu mencapai lebih dari 100 mililiter per detik dan bersamaan dengan pasangnya Sungai Mahakam, sehingga memperparah situasi.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan BPBD Samarinda, DPRD menyoroti belum meratanya progres fisik proyek pengendalian banjir di lapangan. Beberapa titik rawan banjir seperti Jalan Surianata, Juanda, dan Pasundan baru mulai dikerjakan pada pertengahan tahun ini.
Meski DPRD juga mendorong solusi jangka panjang berupa pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus, Yusrul menekankan bahwa koordinasi lintas wilayah adalah fondasi utama.
“Bukan hanya bangun infrastruktur, tapi juga bangun komunikasi. Kalau Kukar tidak diajak bicara, ya banjir tetap akan datang,” tutupnya. (Ns/adv DPRD Samarinda)
